.jpeg)
Polri mewajibkan personelnya yang bertugas dalam rangkaian
pengamanan Pilkada 2024 diperiksa kesehatannya. Tak hanya itu, pemeriksaan
kesamaptaan dan psikologi juga akan dilakukan terhadap anggota pengamanan
Pilkada.
“Saya wajibkan Karo SDM (Kepala Biro Sumber Daya Manusia)
bekerja sama dengan Kabiddokkes (Kepala Bidang Kedokteran dan Kesehatan) untuk
melakukan pemeriksaan kesehatan. Yang lolos pemeriksaan kesehatan baru
diberikan rekomendasi boleh terlibat langsung di dalam seluruh rangkaian
pengamanan Pilkada, khususnya pada saat pendistribusian logistik pemilu ke
TPS-TPS termasuk juga pada saat pencoblosan sampai dengan penghitungan dan
penggeseran hasil penghitungan,” tegas Asisten Kapolri bidang Sumber Daya
Manusia (As SDM Kapolri) Irjen Dedi Prasetyo, dalam keterangan tertulis, Minggu
(29/9/2024).
Irjen Dedi menjelaskan langkah ini diperlukan untuk mencegah
serta menekan potensi personel Polri jatuh sakit atau meninggal dunia. Dia meminta seluruh personel yang bertugas
dipastikan dalam kondisi prima dan mampu melaksanakan pengamanan.
“Jadi kondisi (personel yang ditugaskan) harus betul-betul
sehat. Kita memitigasi jangan sampai terjadi fatalitas seperti tahun-tahun atau
pemilu sebelumnya. Kami harus yakinkan bahwa kondisi seluruh anggota yang
terlibat langsung (pengamanan) ini kesehatannya, kesamaptaannya dan
psikologinya dalam kondisi baik,” sambung Irjen Dedi.
Dia menyampaikan berkaca dari pengamanan Pilpres serta
Pileg, para personel Polri khususnya yang bertugas di lapangan bersemangat dan
berjibaku menjalankan tugas meski harus melintasi medan dengan berbagai
tantangan. Oleh sebab itu semangat para personel perlu diimbangi kondisi prima.
Mantan Kadiv Humas Polri ini juga menjelaskan soal skenario
pelibatan siswa Sekolah Polisi Negara (SPN) dalam pengamanan kantor-kantor
polisi saat rangkaian kegiatan Pilkada berlangsung. Namun hal tersebut
dilakukan jika benar-benar diperlukan.
“Saya sudah perintahkan juga seluruh siswa yang ada di SPN,
nanti apabila situasi dibutuhkan perkuatan untuk menjaga kesatuan baik tingkat
polres, tingkat polda, itu bisa dilibatkan. Ibaratnya ini latihan kerjanya,
jadi khusus fokus pada pengamanan di mako (markas komando) tingkat polres dan
polda,” jelas Irjen Dedi.
Dia juga menuturkan terkait penguatan berjenjang mulai dari
tingkat polda ke jajaran polres, dan polres ke jajaran polsek. Irjen Dedi
mengatakan Sopstama Polri telah menghitung jumlah personel yang dibutuhkan
untuk pengamanan Pilkada 2024.
“Personel Polda bisa back-up personel Polres yang memang
butuh. Demikian juga Polres harus memback-up kalau ada polsek yang membutuhkan.
Dan itu semua sudah dihitung oleh Sops, dan kebutuhan seluruh anggota Polri
yang terlibat dalam pengamanan mulai dari TPS hingga rangkaian seluruh kegiatan
Pilkada ini sudah dihitung semua. Termasuk rencana kontijensi juga sudah
disiapkan,” pungkas mantan Kapolda Kalimantan Tengah (Kalteng) ini.
